TNO, BELOPA LUWU – Dugaan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Kabupaten Luwu. Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada SPBU 75.91926 Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, yang diduga lebih mengutamakan kendaraan pelangsir dibandingkan dengan masyarakat yang berhak menerima Solar bersubsidi. Selasa, (7/7/2026).
Ironisnya, BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru diduga mengalir secara bebas kepada kendaraan-kendaraan yang disinyalir sebagai pelangsi. Hal tersebut tentunya memicu keresahan warga yang mengaku semakin sulit memperoleh Solar subsidi.
BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun, kondisi di lapangan diduga tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
Khususnya, di SPBU Lare-lare, solar subsidi disebut lebih banyak diakses oleh kendaraan pelangsir, sementara masyarakat umum justru kesulitan mendapatkan bagian.
Seorang warga berinisial AA mengatakan, aktivitas pengisian Solar oleh mobil pelangsir berlangsung setiap hari tanpa hambatan.
“Kalau mau lihat sendiri, datang saja ke SPBU Lare-lare pak. Tiap hari itu pak, antrian mobil pelangsir sangat panjang, bukan masyarakat biasa tapi pelangsir Solar,” ungkap AA. Selasa (7/7/2026).
Warga juga menyoroti pola antrian yang didominasi kendaraan tertentu seperti mobil Panther, Kijang, hingga truk tongkang yang diduga kuat digunakan untuk aktivitas pelangsiran.
“Yang isi Solar itu ya itu-itu saja, mobil pelangsir. Jarang sekali kendaraan pribadi,” tambahnya.
Pantauan di lokasi pada Selasa (7/7/2026) juga memperlihatkan petugas SPBU lebih banyak melayani kendaraan pelangsir dibandingkan masyarakat umum. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya praktik kerja sama antara oknum petugas SPBU dengan pelangsir.
Selain itu, beredar isu adanya “uang koordinasi” yang diduga menjadi pelicin agar pelangsir dapat mengisi BBM subsidi dalam jumlah besar.
Situasi tersebut dinilai merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima utama BBM bersubsidi. Warga pun meminta aparat penegak hukum turun tangan menindaklanjuti dugaan tersebut.
“Kami minta Polres Luwu jangan tutup mata. Tertibkan praktik ini sebelum makin merajalela,” tegas AA.
Ia menambahkan, jika dibiarkan, dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada subsidi pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU 75.91926 Lare-Lare belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (*)
