TNO, BELOPA LUWU – Di balik semangat dan pengabdian aparatur pemadam kebakaran, terselip sebuah kebijakan yang ternyata kurang mendukung. Tim Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Luwu dipastikan tetap berangkat mengikuti ajang National Firefighter Skill Competition (NFSC) tingkat nasional di Palembang pada 27–29 April 2026. Namun, keberangkatan itu bukan dibiayai Pemda, melainkan melalui skema swadaya para personel.
Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) seringkali membutuhkan dana tambahan untuk mengikuti kompetisi, seperti National Firefighter Skill Competition (NFSC) atau lomba ketangkasan tingkat daerah, guna meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kekompakan tim.
Rencananya Dinas Damkar Luwu akan memberangkatkan timnya pada tanggal 23 April 2026 mendatang sebanyak sepuluh (10) orang personil untuk mengikuti event kompilasi NFSC di Palembang, diantaranya, Enam (6) orang peserta, dua (2) orang official dan dua (2) orang pendamping.
Sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa biaya keberangkatan ditanggung secara swadaya oleh personel. “Jadi mungkin kami secara swadaya saja. Kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini karena menyangkut peningkatan kemampuan” ujarnya.
Diketahui bahwa sebelumnya Dinas Damkar Luwu telah mengikuti sebanyak empat (4) kegiatan event kompetisi NFSC, dan ini merupakan yang ke lima (5) kalinya mendapat undangan. Sebelumnya Damkar Luwu mengikuti event kompilasi NFSC di Ambon 2018, Pekan Baru Riau 2019, Yogyakarta Bantul 2020 dan 2024 di Surabaya. Kali ini 2026 Damkar Luwu kembali mendapat undangan dari Palembang.
Nahasnya, Pemda Luwu ternyata tidak dapat menyiapkan anggaran yang dibutuhkan pada kegiatan tersebut.
Di sisi lain, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu, Alamsyah yang dihubungi awak media TNO pada Rabu (1/4) siang, terkait kesiapan anggaran yang akan digunakan Dinas Damkar justru mengatakan bahwa daerah tidak bisa menganggarkan kegiatan seperti itu.
Menurut Alamsyah, surat edaran Mendagri tentang efisiensi anggaran yang berlaku mulai 1 April 2026, tentang larangan perjalanan dinas dan termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara rombongan termasuk diberlakukannya WFH (Word From Home) atau, bekerja dari rumah bagi ASN/PNS.
“Tidak bisa dianggarkan itu dek, apa lagi secara rombongan. Tadi malam Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengumumkan larangan penggunaan anggaran perjalanan dinas,” sambung Alamsyah.
Selain itu, surat edaran Mendagri juga sudah berlaku terkait efisiensi anggaran. Lagian kita tidak ada anggaran dek,” kunci Alamsyah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah efisiensi anggaran telah diterapkan secara merata, atau justru mengorbankan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat?
Sementara itu, para personel Damkar Luwu tetap bersiap. Di tengah keterbatasan, mereka memilih tetap berangkat, membawa nama daerah, walaupun nantinya menggunakan biaya sendiri. Inilah sebuah potret dedikasi dan pengabdian yang berbanding terbalik dengan kenyataan pahit tentang efisiensi dan kebijakan anggaran. (*)
