TNO, LUWU – Saat aksi demo di depan Kantor Bupati Luwu Beberapa waktu lalu, Puluhan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Luwu berhasil merengsek masuk ke dalam kantor Bupati Luwu serta berupaya menyerobot dan menyegel ruang Kerja Bupati, pada Rabu, 6 Maret 2024 lalu.
Pasca kejadian tersebut, Pj. Bupati Luwu, Drs. Muh. Saleh, M.Si langsung mengambil sikap dan langsung mengadakan Rapat internal dengan seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Luwu, Jum’at (08/03/24) di Aula kantor Bupati Luwu.
Usai menggelar rapat dadakan tersebut, Pj. Bupati Luwu beserta peserta rapat langsung menuju halaman depan kantor Bupati Luwu, dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah berbaris menunggu arahan dari Pj Bupati Luwu.
Di hadapan seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Luwu, Pj. Bupati menginstruksikan kepada seluruh Satuan Polisi Pamong Praja Kab Luwu bahwa penyerobotan dan penyegelan kantor Bupati Luwu merupakan salah satu SOP atau Protap Satpol PP yang mestinya tidak terjadi.
“Sebenarnya bukan saya yang malu saudara sekalian, melainkan masyarakat Luwu yang dipermalukan. Kalau para pendemo itu sampai masuk ke dalam kantor, saya kira kita harus punya protap”.
“Demo itu adalah bagian dari demokrasi, semua orang bisa menyampaikan aspirasinya, apakah itu dengan cara demo dalam penyampaikan aspirasinya ataukah secara tertulis, tetapi sekaitan demo yang menyerobot ke ruang kerja Bupati sekiranya kita ada prosedur yang harus kita lakukan tidak boleh sampai masuk ke ruangan, apalagi sampai menyegel ruang kerja Bupati, tentu itu hal yang tidak dibenarkan”. Ungkap Muh Saleh.
“Kalau saya tidak ada masalah, tetapi saudara semua di dalam diri ada namanya Praja Wibawa. Praja Wibawa itu berarti harus menjaga marwah. Menjalankan pemerintah Daerah, semua aturan-aturan yang terkait dengan pemerintah Daerah. Makanya kita sangat malu kalau ada kejadian begini, kenapa tidak dilakukan koordinasi. Jangan menganggap bahwa ini mempermalukan Bupati, bukan bupati yang diperlukan masyarakat luwu yang diperlukan, walaupun mereka datang mengatasnamakan masyarakat”.
“Yang harus ditanamkan saya tidak mau hal ini terulang lagi, ada pendemo masuk ke dalam ruang kerja Bupati, ada namanya perwakilan dari para pendemo kita undang perwakilan mereka lalu kita duduk bahas apa masalahnya”.
“Insya Allah nanti akan kita bentuk tim dari beberapa OPD yang akan menerima mereka untuk berkoordinasi dengan aparat kalau memang tidak ada penyampaian aspirasi tidak perlu diterima, ada namanya penyampaian.” Jelas Pj. Bupati Luwu.
Lanjutnya, “Demo itu pasti ada penyampaian ke pihak yang berwajib, ada informasinya ini. Tidak ada, berarti ini betul-betul hanya mau anarkis, semua tuntutannya kita tidak terima. Nah itu menjadi catatan bagi kita bahwa ini yang harus kita sempurnakan, ini yang harus kita kerjakan, serta itu bagian dari kritik mereka, tidak semua kritikan bisa diterima, kalau masyarakat kritik saya atas kesalahan saya, saya bisa terima, karena itu bagian dari koreksi bagi diri saya, dan mungkin saya berbuat salah. Saya pribadi menekankan bahwa ini adalah koreksi bagi kita kalau semua aparat pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap koreksi yang disampaikan oleh masyarakat”.
“Saya tidak mau dikesempatan yang sedikit ini, atas amanah yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menugaskan saya sejak 21 Februari 2024 lalu, kewajiban saya untuk menegakkan Perda, menegakkan aturan yang berlaku di Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Luwu ini. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman semua, sehingga kita punya wibawa, jangan terombang-ambing, kemarin kantornya diserang, saya bilang itu bukan kantor saya, saya hanya sementara saja berkantor di situ.”
Sambungnya, “Saya mau semua teman-teman semua, sebagai warga luwu harus punya harga diri, harus punya rasa malu, jangan menganggap bahwa ini malunya sama Pak Bupati, saya tidak merasa malu, tapi saya merasa bahwa saya mencoreng masyarakat kalau saya tidak lakukan ini, makanya saya kumpul teman-teman bukan sebagai hukuman, ini bukan hukuman ya!. Saya mau supaya ini pembelajaran bagi kita, jangan menganggap bahwa ini hukuman, saya kumpulkan begini sebagai penegasan untuk teman-teman semua, untuk bekerja lebih baik lagi, jangan lagi kita berpikir bahwa itu Pj. Bupati bukan anu!!!, sekarang komandonya ada sama saya, teman-teman semua tidak ada yang boleh perintah selain bupati secara struktural pemerintahan di Kabupaten Luwu”. Kunci Pj.Bupati Luwu. (AK)
