TNO, LUWU – Sejumlah guru di Kabupaten Luwu mengaku keberatan atas pungutan yang dinilai cukup besar dan membebani terkait Rencana ikut sertanya pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Persatuan Guru Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026 di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Hal tersebut mulai menuai sorotan di kalangan guru dan pemerhati pendidikan khususnya di Kabupaten Luwu, meski kegiatan tersebut sejatinya merupakan agenda rutin organisasi. Senin, 30/03/26.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan TNO, sekitar 2.500-an anggota PGRI di Luwu dikenakan biaya sebesar Rp450.000 per orang. Pungutan tersebut terdiri dari biaya baju seragam defile Rp275.000, sumbangan kabupaten Rp125.000, dan sumbangan provinsi Rp50.000. Jika diakumulasikan, total dana yang terkumpul dari para guru diperkirakan mencapai Rp1,1 miliar.
Di sisi lain, para anggota PGRI diketahui selama ini juga diwajibkan membayar iuran rutin sebesar Rp10.000 setiap bulan. Dengan jumlah anggota yang sama, dana iuran bulanan yang terkumpul mencapai sekitar Rp25 juta setiap bulannya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan guru terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana organisasi tersebut.
Salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku tidak habis pikir dengan kebijakan pungutan tambahan tersebut. Ia menilai, iuran bulanan yang selama ini dibayarkan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan organisasi seperti Porseni, sehingga tidak perlu lagi membebani anggota dengan biaya baru dalam jumlah besar.
“Ini sumbangan Rp450.000 cukup berat dibebankan kepada kami. Dan juga yang kami pertanyakan, ke mana iuran Rp10.000 per bulan yang selama ini kami bayar? Seharusnya itu bisa dipakai untuk kegiatan seperti ini,” ujarnya.
Sejumlah guru lainnya juga mengungkapkan kekhawatiran serupa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Pungutan tersebut dinilai berpotensi menjadi beban tambahan di tengah tuntutan profesional sebagai tenaga pendidik.
Porseni PGRI sendiri merupakan ajang kompetisi olahraga, seni, dan pembelajaran yang rutin digelar mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme, mempererat solidaritas, serta menjadi wadah penyaluran bakat bagi para guru.
Namun demikian, polemik pungutan ini dinilai dapat mencederai semangat kebersamaan yang menjadi tujuan utama kegiatan tersebut. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pengurus PGRI baik di tingkat kabupaten maupun provinsi terkait dasar penetapan pungutan serta transparansi penggunaan dana iuran anggota.
Sejumlah pengamat menilai, organisasi profesi seperti PGRI seharusnya mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, terutama karena dana yang dikelola bersumber langsung dari para anggotanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait guna memperoleh penjelasan atas persoalan ini. (*)
