BELOPA LUWU – Operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, menuai sorotan. Dapur yang mulai beroperasi sejak 2 Februari 2026 tersebut diduga belum memenuhi sejumlah persyaratan mendasar seperti bangunan dan lingkungan, namun tetap dipaksakan untuk beroperasi. Kamis (5/2/2026).
Hasil penelusuran tim media di lapangan menemukan indikasi kuat bahwa dapur MBG tersebut belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta sistem pengelolaan sampah mandiri. Kondisi ini berpotensi mencemari lingkungan sekitar dan pemukiman warga, mengingat aktivitas dapur menghasilkan limbah cair dan sisa makanan dalam jumlah besar setiap harinya.
“Besar dugaan kami, ada kongkalikong dan pemufakatan jahat pihak ketiga dengan Satgas MBG hingga Korwil Kabupaten Luwu. Sehingga dapur tersebut lolos persyaratan kemudian dioperasikan.” tegas sumber yang tidak ingin dimuat identitasnya dalam pemberitaan saat di lokasi dapur tersebut.
Selain itu, Imam KA SPPG MBG Ponsel di desa Pattedong Selatan saat dikonfirmasi mengatakan, kami mulai beroperasi pada (2/2/2026) kemarin.
“Sudah ada surat tugas dari Korwil Kabupaten Luwu atau Provinsi untuk media yang datang di sini pak,” ungkap KA SPPG Imam.
Ironisnya, Saat awak media ijin untuk pengambilan gambar atau dokumentasi pengelolaan IPAL Limbah dan kelayakan dapur dengan tegas Imam menolak. Menurutnya, korwil belum memberikan ijin untuk di Publik dengan alasan tidak jelas, dan langsung meninggalkan sejumlah wartawan dan tidak kembali lagi menemui wartawan yang menunggunya untuk wawancara lebih lanjut.
Senada dengan itu. Ida, datang menemui wartawan setelah Imam tidak kunjung kembali. Ida merupakan penanggungjawab bagian umum pada dapur MBG Ponsel mengatakan hal yang sama bahwa di larang oleh korwil untuk melayani wartawan.
“kebetulan rumah saya disini dan dikontrak, dan sekaligus saya penanggungjawab disini pak, kita tidak tahu kah ini rumah pak ‘saya adiknya Hamka almarhum yang mantan anggota Dewan pak.” ungkapnya.
Ida, justru berusaha mengalihkan pembicaraan, dan mengatakan bahwa banyak kenalannya yang berprofesi sebagai wartawan, dari media Nasional. Diduga tujuannya untuk menakut-nakuti agar wawancaranya tidak dilanjutkan.
“Banyak juga teman kakakku wartawan ada dari TVRI, SCTV dan Metro TV,” ucapnya dengan dana yang kurang bersahabat.
Selain itu, Ida menolak menjawab pertanyaan jumlah sekolah yang ditanganinya.
Keterangan berbeda justru disampaikan oleh sejumlah pekerja dapur MBG Pattedong Selatan. Saat diwawancarai sambil membersihkan sisa makanan pada wadah stainless (ompreng), mereka mengakui tidak adanya fasilitas pembuangan limbah di lokasi.
“Tidak ada tempat limbah di sini, Pak. Sampah hanya dikumpulkan di ember, nanti diangkut mobil,” ujar salah satu pekerja.
Tak lama setelah pernyataan tersebut, Ida kembali keluar dan terdengar membentak wartawan.
“Saya kira mauki pulang, Pak. Apa kita bikin lagi di situ!” ucapnya dengan nada tinggi kepada para wartawan.
Sementara itu, Achmad Gondronk (sapaan akrab), yang turut tergabung dalam tim media, menegaskan bahwa dapur MBG Pattedong Selatan patut diduga belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)—dokumen penting yang mengatur standar kebersihan, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah.
“Pengelolaan limbah yang baik sangat krusial untuk mencegah bau, penyakit, dan pencemaran air, serta memastikan kelayakan higiene sanitasi dapur. Dapur yang tidak mengelola limbah atau membuang limbah sembarangan ke sungai dapat dikenakan sanksi pidana. Pengelolaan limbah yang benar memastikan program MBG tidak menimbulkan masalah lingkungan baru, dan menjaga kualitas air tanah di sekitar tempat operasional.” tutupnya.
Diketahui, Dapur MBG Ponrang Selatan berada di Desa Pattedong Selatan dan berada di bawah naungan Yayasan Mutiara Titik Senja. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Korwil MBG Kabupaten Luwu maupun Provinsi belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan belum terpenuhinya syarat operasional dapur tersebut.
Masyarakat turut menilai, kondisi ini perlu segera dievaluasi secara menyeluruh oleh instansi berwenang agar tujuan mulia program Makan Bergizi Gratis tidak justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. (*)
